Home NASIONAL Akhirnya Disahkan, Beberapa Poin Omnibus Law UU Cipta Kerja Menuai Sorotan

Akhirnya Disahkan, Beberapa Poin Omnibus Law UU Cipta Kerja Menuai Sorotan

119
0
Akhirnya Disahkan, Beberapa Poin Omnibus Law UU Cipta Kerja Menuai Sorotan
Akhirnya Disahkan, Beberapa Poin Omnibus Law UU Cipta Kerja Menuai Sorotan

INDOZOLA.com – Akhirnya langkah senyap DPR dan pemerintah yang memutuskan untuk memuluskan Omnimbus Law mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi UU akhirnya terwujud juga. DPR sendiri mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU pada rapat paripurna yang digelar hari ini, senin (5/10/2020).

“Baleg bersama pemerintah dan DPD telah melaksanakan rapat hingga sebanyak 64 kali yang diantaranya 2 rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan 6 kali rapat timus/timsin yang dilakukan mulai Senin sampai Minggu, dimulai dari pagi hingga malam dini hari,” Ungkap Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agus.

“Bahkan pada masa reses, tetap melakukan rapat baik di dalam maupun luar gedung atas persetujuan dari pimpinan DPR,” tambahnya lagi.

Sedangkan ada 2 fraksi yang tercatat menolak disahkannya UU Cipta Kerja, adalah PKS dan Partai Demokrat.

Memang sebelumnya, saat RUU Cipta Kerja menuai banyak sorotan dari publik karena regulasi tersebut dinilai merugikan pekerja.

Berikut Beberapa Sorotan Terkait Omnimbus Law Cipta Kerja :

Akhirnya Disahkan, Beberapa Poin Omnibus Law UU Cipta Kerja Menuai Sorotan

Penghapusan Upah Minimum

Salah satu poin yang menjadi alasan penolakan dari para buruh adalah mengenai penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan diganti dengan upah minimum provinsi (UMP). Hal ini dinilai karena dapat membuat upah pekerja menjadi lebih rendah.

Padahal, dalam Undang-Undang yang mengatur Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, disebutkan jika tidak boleh ada pekerja yang mendapat upah di bawah upah minimum.

Sedangkan UMP maupun UMK, diterapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan dewan pengupahan provinsi dan bupati / walikota.

Penetapan UMK dan UMP sendiri didasarkan atas perhitungan kebutuhan layak hidup atau KLH.

Kontrak Seumur Hidup dan Rentan PHK

Dalam RUU CIpta Kerja, salah satu poin pada Pasal 61 mengatur jika perjanjian kerja berakhir pada saat pekerjaan selesai.

Namun, Pasal 61A menabahkan jika ketentuan kewajiban bagi pengusaha untuk memberikan kompensasi kepada pekerja yang hubungan kerjanya berakhir.

Nah, dengan aturan ini, RUU Cipta Kerja dinilai merugikan pekerjaan. Kenapa? karena adanya ketimpangan relasi kuasa dalam pembuatan kesepakatan.

Sebab, jangka waktu kontrak akan berada di tangan pengusaha yang mungkin saja dapat membuat status kontrak pekerja menjadi abadi. Bukan itu saja, pengusaha juga dinilai dapat melakukan PHK pada pekerja sewaktu-waktu.

Jam Lembur Bakal Lebih Lama

Dalam draft onimbus law pada Bab IV tentang ketenagakerjaan Pasal 78, disebutkan jika waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak empat jam dalam sehari dan 18 jam dalam seminggu.

Jelas saja ketentuan jam lembur itu lebih lama jika dibandingkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2003, dimana kerja lembur dalam satu hari adalah maksimal 3 jam dan 14 jam dalam satu minggu.

Mempermudah Perekutan TKA

Pasal 42 tentang kemudahan izin bagi tenaga kerja asing (TKA) juga menjadi salah satu pasal yang ditentang serikat pekerja.

Pasal tersebut akan mengamandemen pasa 42 UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 yang mewajibkan TKA untuk mendapatkan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Lalu jika mengacu pada Perpres Nomor 20 Tahun 2018, diatur jika TKA yang mengantongi beberapa perizinan seperti Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Visa Tinggal Terbatas (VITAS), serta izin menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Pengesahan RUU Omnimbus Law akan mempermudah perizinan TKA, hal tersebut dikarenakan perusahaan yang menjadi sponsor TKA hanya membutuhkan RPTKA saja.

Pemotongan Waktu Istirahat

Nah, ini nih yang parah, sudah kerja bagai kuda masih dipotong waktu istirahatnya. Pada Pasal 79 ayat 2 poin b, dikatakan jika waktu istirahat mingguan adalah satu hari untuk enam hari kerja dalam satu minggu.

Selain itu, dalam ayat 5, RUU ini juga menghapus cuti panjang dua bulan per enam tahun loh.

Cuti panjang sendiri akan diatur dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau bahkan perjanjian kerja bersama.

Hal ini berbanding terbalik dari UU Ketenagakerjaan sebelumnya yang bahkan menjelaskan detail soal cuti atau istirahat panjang bagi pekerja yang telah bekerja selama enam tahun di perusahaan yang sama.

Bagaimana nih menurut netizen?

Sumber