Home NASIONAL SKT FPI Belum Di Perpanjang Tapi Kegiatan Tetap Berjalan

SKT FPI Belum Di Perpanjang Tapi Kegiatan Tetap Berjalan

66
0
FPI
FPI

INDOZOLA – Sekretaris Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) Munarman mengaku kegiatan dan program kerja pihaknya tidak akan terhambat meski Kementrian Dalam Negeri belum memperpanjang Surat Keterangan Terdaftar (SKT_ sebagi organisasi kemasyarakatan . FPI akan tetap menjalankan kegiatan seperti biasanya.

Ia menganalogikan FPI dengan seorang anak yang belum cukup umur untuk memiliki KTP. Namun, kata dia itu tak berarti eksistensinya secara hukum dan konstitusi tak diakui.

“Hanya saja , perbuatan hukumnya yang tidak memiliki konsekuesni hukum, seperti misalnya. tidak bisa bertindak atas nama sendiri untuk melakukan perjanjian tertulis dengan akta otentik,” ucap Munarman .

Apa bila anak tersebut memutuskan untuk tidak mendaftar di sekolah tertentu, ia menyebut bukan berarti sang anak kehilangan haknya atas pendidikannya.

“hanya sekedar si anak tidak menggunakan haknya saja, Bisa saja si anak menggunakan metode jomeschoooling,” ucapnya

Ketika ditegaskan kembali apakah FPI bakal terganggu dalam menajalankan kegiatan jika SKT tidak diperpanjang Kemendagri, Munarman tetak tidak mau menjawab secara gamblang. Dia kembali merujuk kepada analogi yang sebelumnya dipaparkan.

“Anak-anak yang melakukan kegiatan, makan, minum, dan bermain y teetap seperti biasanya,” ucap Munarman.

Diketahui masa berlaku SKT FPI telah habis pada 20 Juni lalu. Kemudian mengajukan permohonan perpanjangan SKT sebagai ormas kepada kemendagri.

Namun, Kemendagri berencana mengembalikan berkas permohonan FPI pada 11 Juli. Hal itu dilakukan karena FPI belum memenuhi seluruh syarat administrasi yang diatur dalam permendagri No. 57 tahun 2019.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Mayjen TNI Purn, Soedarmo mengatakan bahwa Front pembela Islam (FPI) akan menjadi ormas tak berbadan hukum lantaran surat keterangan terdaftar (SKT) belum resmi di perpanjang, Tak memiliki SKT yang berlaku.lanjutnya, sama dengan tak berbadan hukum.

“Kalau nanti kami kembalikan. berarti kan belum punya SKT. Artinya mereka belum punya badan hukum. kalau mereka belum punya SKT bearti mereka belum punya badan hukum. belum punya perizinan.” tutur Dirjen Politik dan pemerintahan Umum Kemendagri Mayjen TNI Purn. Soedarmo.

Konskekuensi yang di tanggung FPI adalah tidak mendapatkan suntukan dana bantuan ormas dari pemerintah untuk sementara. Meski begitu. FPI tetap diperbolehkan menjalankan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dirancang.

“Meskipun SKT-nya mungkin belum dikluarkan .Enggak ada masalah. Monggo. enggak ada masalah. ucap soedarmo.

Jangan lupa untuk menonton film bioskop kesayangan anda hanya di ZOLAXXI.COM